BIREUEN – Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh, H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), menegaskan pentingnya penguatan struktur organisasi partai hingga ke tingkat kecamatan dan desa, serta optimalisasi dunia digital sebagai sarana komunikasi politik dan pelayanan aspirasi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan HRD dalam rapat konsolidasi DPC PKB Bireuen yang berlangsung di Meuligoe Residence, Minggu (18/10/2026) malam.
Rapat konsolidasi ini difokuskan pada penguatan struktur Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dan Dewan Pengurus Ranting (DPRt), pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam politik, serta pematangan persiapan pengukuhan pengurus DPC dan pelantikan DPAC PKB se-Aceh.
Dalam arahannya, HRD meminta seluruh kader dan pengurus PKB memperkuat soliditas organisasi, aktif menyerap aspirasi masyarakat, serta responsif terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk bencana banjir dan kabut asap.
Selain penguatan struktur partai, HRD juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam menghadapi perkembangan politik modern. Media sosial resmi partai diharapkan menjadi sarana publikasi kegiatan, penyampaian aspirasi masyarakat, serta penyebarluasan kinerja anggota legislatif Fraksi PKB.
Sementara itu, Sekretaris DPC PKB Bireuen, Zulfikar, mewakili Ketua DPC Amiruddin (Dek Gam), menyampaikan bahwa konsolidasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), untuk memperkuat struktur dan memperluas peran partai di tengah masyarakat.
Bireuen Jadi Tuan Rumah Perdana Pelantikan Akbar DPAC PKB se-Aceh
Dalam rapat tersebut juga dimatangkan persiapan pengukuhan pengurus DPC dan pelantikan DPAC PKB se-Aceh yang dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua November 2026.
Kegiatan tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 4.000 peserta dari 23 kabupaten/kota se-Aceh.
Kabupaten Bireuen dipercaya menjadi tuan rumah pertama sekaligus percontohan penyelenggaraan pelantikan bagi DPC PKB kabupaten/kota lainnya.
Panitia pelaksana juga berencana mengundang berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, tokoh perempuan, hingga para ulama.
Melalui konsolidasi ini, HRD mendorong PKB Aceh semakin solid secara struktural, kuat hingga ke akar rumput, serta mampu memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk memperluas komunikasi politik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. (*)
