Klarifikasi Dinkes Nagan Raya: Pagu Anggaran Perlu Dibuka Secara Rinci
NAGAN RAYA — Klarifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya yang menyebut sejumlah angka sebagai pagu anggaran, bukan realisasi…
Postingan terbaru
Dinkes Nagan Raya Klarifikasi Anggaran Kesehatan dan BLUD 2026, Tegaskan Pagu Bukan Realisasi
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, Hj. Syarifah Burhani, SE, M.Si, NAGAN RAYA — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan…
Anggaran Penanganan Banjir Unimal Rp1,61 Miliar Disorot, Kajati Aceh Didesak Periksa
LHOKSEUMAWE – Penggunaan anggaran program penanganan bencana banjir di Universitas Malikussaleh (Unimal) pada 2025 menjadi sorota…
RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN — DATA SIRUP Rp10,4 MILIAR VS KLAIM DIREKTUR "HANYA Rp3 MILIAR": KONTRADIKSI MEMICU DUGAAN PENYIMPANGAN!
BIREUEN — Ketidaksesuaian data anggaran RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen kini semakin mencolok dan memicu kecurigaan luas. Da…
Dana BOS SMKN 1 Gunung Meriah Rp1,61 Miliar Disorot, BPK dan APH Didesak Audit Menyeluruh
ACEH SINGKIL — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, untuk ta…
HRD Tinjau Jembatan Baru Kreung Tingkeum Kutablang, Berharap Ekonomi Masyarakat Kembali Normal
BIREUEN – Setahun pascabencana, jembatan baru Krueng Tingkeum Kutablang, Kabupaten Bireuen, kini rampung dikerjakan dan jembatan …
BPK Soroti Mesin Sampah Lhokseumawe, Target Biji Plastik Digenjot
LHOKSEUMAWE – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh turun langsung mengecek mesin pengolahan sampah di Tempat Pembuangan…
BPK RI & APH DIMINTA AUDIT TUNTAS — PENGADAAN MUSHAF AL-QUR'AN DI ACEH UTARA HABISKAN RP9,7 MILIAR, HARGA SATUAN DIANGGAP TIDAK WAJAR!
ACEH UTARA — Pengadaan Mushaf Al-Qur'an di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara memicu kecurigaan …
Khairuddin Cureh Terpilih sebagai Ketua PGRI Jeumpa Raya Kabupaten Bireuen
Khairuddin, S.Pd., terpilih sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jeumpa Raya, Kabupaten Bireuen Bireuen | Naras…
DISINYALIR PROYEK SWAKELOLA DINAS PUPR BANDA ACEH DIKENDALIKAN ORANG BERPENGARUH KEBAL HUKUM, TUTUP DARI PENGAWASAN PUBLIK!
BANDA ACEH — Pengelolaan proyek bersistem swakelola bernilai Rp4.048.106.491 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ru…