BANDA ACEH — Puluhan proyek peningkatan dan pemeliharaan jalan serta penataan kawasan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 memicu kecurigaan sangat serius. Total anggaran menembus Rp21.249.354.901, namun muncul pola mencurigakan: nilai proyek yang sama persis di lokasi berbeda, pekerjaan yang terlihat asal jadi, dan kualitas yang tidak sebanding dengan biaya. BPK RI serta Aparat Penegak Hukum (APH) didesak segera turun tangan melakukan audit menyeluruh.
DAFTAR RINCI PROYEK
No Uraian Kegiatan Nilai (Rp) Sumber
1 Peningkatan Jl. Dahlia (Pango Raya), Cut Itapang (Pango Deah), Mawar (Lamteh) — Ulee Kareng 1.220.000.000 DOKA
2 Peningkatan Jl. HT Daudsyah (Peunayong), Pintu Air II (Lampaseh Kota) — Kuta Alam/Kuta Raja 1.220.000.000 DOKA
3 Peningkatan Jl. Aulia & Barona (Lamdom) — Lueng Bata 1.120.000.000 DOKA
4 Pemeliharaan Berkala Jl. Tgk. Abdurrahman Meunasah Meuncap (Emperom) 3.410.000.000 DOKA
5 Penataan Kawasan Jl. Tgk. Chik Pante Kulu 1.257.310.000 DOKA
6 Peningkatan Jl. Simpang BPKP — Ulee Kareng 2.576.109.250 DOKA
7 Peningkatan Jl. Prof. A. Majid Ibrahim I (Merduati) — Baiturrahman 1.385.935.651 DOKA
8 Pemeliharaan Berkala Jl. Tgk Meulagu (Jeulingke) — Syiah Kuala 2.420.000.000 —
9 Pemeliharaan Berkala Jl. Alue Blang (Ateuk Jawoe), Melati & Dahlia I (Neusu Aceh) — Baiturrahman 2.420.000.000 —
10 Penataan Pedestrian Jl. Tgk. Chik Mohd. Thayeb Peureula 2.270.000.000 DOKA
11 Penataan Kawasan Perparkiran Eks Pasar Aceh Lama 950.000.000 —
TOTAL KESELURUHAN Rp21.249.354.901
FAKTA-FAKTA SANGAT MENCURIGAKAN
1. Dua Proyek Berbeda Lokasi, Angka Sama Persis Rp1,22 Miliar
- Jl. Dahlia — Cut Itapang — Mawar: Rp1.220.000.000
- Jl. HT Daudsyah — Pintu Air II: Rp1.220.000.000
Dua paket berbeda, kecamatan berbeda, jumlah jalan berbeda — biaya persis sama hingga jutaan rupiah. Apakah:
- Panjang, lebar, tebal aspal, dan jenis pekerjaan sama persis di kedua tempat itu?
- Atau harga ditetapkan sama tanpa perhitungan riil di lapangan?
2. Dua Paket Pemeliharaan Rp2,42 Miliar — Angka Sama Persis!
- Jl. Tgk Meulagu, Jeulingke: Rp2.420.000.000
- Jl. Alue Blang — Melati — Dahlia I: Rp2.420.000.000
Ini paling mencolok:
- Satu di Syiah Kuala, satu di Baiturrahman
- Satu jalan utama, satu gabungan beberapa jalan lingkungan
- Kondisi kerusakan berbeda, luas permukaan berbeda
- Tapi biaya persis sama
Ini bukan kebetulan. Ini pola penetapan harga buatan yang memudahkan penggelembungan.
3. Pemeliharaan Berkala Mencapai Rp3,41 Miliar — Jalan Apa Sebesar Itu?
Pemeliharaan Jl. Tgk. Abdurrahman Meunasah Meuncap di Emperom saja: Rp3.410.000.000 — lebih mahal dari peningkatan 2–3 jalan sekaligus di kecamatan lain.
- Panjang jalan berapa kilometer?
- Apakah diperlebar, diganti drainase, atau hanya diaspal ulang?
- Mengapa jauh lebih mahal dibanding jalan utama lainnya?
4. Penataan Pedestrian Rp2,27 Miliar — Hasilnya Banyak Dikeluhkan
Penataan jalur pejalan kaki Jl. Tgk. Chik Mohd. Thayeb Peureula menghabiskan Rp2,27 Miliar, namun warga dan pengguna jalan melaporkan:
- Paving blok cepat retak dan amblas
- Drainase tersumbat, air menggenang
- Desain tidak memudahkan pejalan kaki
- Tidak ada papan informasi proyek yang lengkap
5. Eks Pasar Aceh Lama Rp950 Juta — Masih Kosong & Tidak Terawat
Dana hampir Rp1 miliar untuk penataan kawasan parkir, namun:
- Lahan masih tampak berantakan
- Belum berfungsi optimal sebagai tempat parkir tertata
- Tidak ada papan informasi siapa pelaksana dan nilai proyeknya
6. DOKA — Sumber Dana Harus Dipertanggungjawabkan Khusus
Sebagian besar bersumber DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) — dana istimewa yang seharusnya dipantau ketat. Jika digunakan untuk pekerjaan yang tidak berkualitas, maka pelanggaran makin berat.
7. Wali Kota Terkesan Tutup Mata
Proyek bernilai Rp21 miliar sudah berjalan atau selesai, namun:
- Tidak ada laporan kinerja yang dipublikasikan
- Tidak ada tim pengawasan warga yang dibentuk
- Tidak ada klarifikasi atas keluhan kualitas jalan
- Tidak ada perintah audit internal
DESAKAN MASYARAKAT
Abubakar Nurdin, Pemantau Akuntabilitas Pembangunan Aceh, menyatakan:
"Rp21 miliar itu cukup untuk memperbaiki seluruh jalan rusak di Banda Aceh. Tapi rakyat melihat pola yang sama: angka disalin sama persis dari satu lokasi ke lokasi lain, jalan yang seharusnya diperbaiki kembali rusak cepat, dan uang DOKA dihabiskan tanpa pengawasan. BPK RI harus turun langsung ke lapangan: ukur tebal aspalnya, hitung panjang jalannya, bandingkan harga satuan dengan standar resmi. APH harus menelusuri siapa penyedia yang mendapat proyek bernilai sama itu — apakah orang atau kelompok yang sama? Rakyat tidak butuh jalan yang indah di atas kertas, rakyat butuh jalan yang kuat di bawah kaki."
Kami menuntut:
- BPK RI Perwakilan Aceh melakukan audit menyeluruh seluruh proyek di atas
- Kajati Banda Aceh memanggil pimpinan Dinas PUPR untuk menjelaskan mengapa proyek berbeda lokasi nilainya sama persis
- Verifikasi lapangan independen: ukur spesifikasi fisik, bandingkan dengan dokumen kontrak, foto sebelum–sesudah
- Publikasikan daftar penyedia: nama perusahaan, pemilik, keterkaitan dengan pejabat
- Periksa kewajaran harga satuan: aspal, galian, beton — bandingkan dengan harga pasar saat pelaksanaan
- Wali Kota Banda Aceh membentuk tim pengawasan warga dan mengumumkan hasil evaluasi kualitas proyek secara terbuka
- Tindakan tegas jika ditemukan kerugian negara — tarik kembali dana yang diselewengkan dan proses secara hukum. (Mail)
