Pemkab Bireuen Peringati Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026




​Bireuen | Narasinasional.com - Pemerintah Kabupaten Bireuen menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Senin (27/4). Mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita", upacara ini dipimpin langsung oleh Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, ST, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.


Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten Setdakab, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator di lingkungan Pemkab Bireuen, serta para Kepala Instansi Vertikal. Seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara dengan khidmat dan penuh semangat kebangsaan.


​Dalam amanatnya, Bupati Bireuen membacakan pidato resmi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Mendagri menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.


​"Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak merupakan pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel," ujar Bupati saat membacakan pidato Mendagri.


Pidato tersebut juga menekankan delapan klaster program prioritas nasional yang menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu:

​Kedaulatan pangan serta kemandirian energi dan air, Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, ​Percepatan hilirisasi dan industrialisasi, Pembangunan infrastruktur dan ketahanan bencana, Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, ​Program penurunan angka kemiskinan.


Sebagai penutup, Mendagri menegaskan pentingnya prinsip efisiensi dan penghematan anggaran. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan tetap mengedepankan efektivitas. Setiap rupiah dari anggaran daerah harus dipastikan memberikan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia. (**)