Banda Aceh | Narasinasional.com - Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M. Daud atau akrab disapa HRD, mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh pascabencana.
Namun demikian, HRD menegaskan bahwa percepatan pembangunan sangat dibutuhkan agar manfaatnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh.
Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Irmawan, rombongan meninjau langsung progres pembangunan sejumlah sarana dan prasarana di Aceh.
Politisi PKB ini menilai, kehadiran negara sudah terlihat nyata melalui pembangunan infrastruktur yang saat ini terus berjalan, dengan total anggaran mencapai triliunan rupiah.
“Pertama, kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan seluruh jajarannya, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan kementerian lainnya.
Kata HRD, infrastruktur di Aceh saat ini sudah mulai berjalan dengan baik dan sangat membanggakan,” ujar Ruslan, Kamis (09/04/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur bukanlah proses instan dan membutuhkan waktu serta tahapan yang harus dipahami oleh masyarakat. “Tidak mungkin seperti membalikkan telapak tangan. Perlu waktu yang cukup panjang berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan,” terangnya.
Meski demikian, Ruslan mengakui masih banyak wilayah di Aceh yang menghadapi kendala akses, terutama dalam konektivitas antar desa, kecamatan, hingga antar kabupaten. Oleh itu, ia mendorong pemerintah pusat untuk terus mempercepat pembangunan.
“Kami meminta kepada pemerintah pusat agar percepatan ini terus dilakukan. Jika semua akses tersambung, tentu masyarakat akan sangat terbantu,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat tidak hanya tercermin dari alokasi anggaran, tetapi juga perhatian langsung dari Presiden yang telah beberapa kali mengunjungi Aceh.
“Ini bukti bahwa negara hadir. Bukan hanya anggaran yang turun, tetapi perhatian langsung dari Presiden untuk masyarakat Aceh,” pungkas H Ruslan.
Diketahui Target 20 Ribu Lebih Hunian Tetap, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan rencana aksi pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana di Aceh untuk periode 2026–2028. Program ini menargetkan pembangunan sebanyak 20.647 unit rumah dengan total anggaran mencapai Rp5,94 triliun.
Rinciannya:
2026: 6.220 unit (Rp1,79 triliun)
2027: 9.747 unit (Rp2,80 triliun)
2028: 4.680 unit (Rp1,34 triliun)
Kabupaten Aceh Tamiang menjadi daerah dengan alokasi terbesar, yakni 10.456 unit dengan anggaran Rp3,01 triliun. Disusul Kabupaten Aceh Utara sebanyak 4.827 unit dan Kabupaten Gayo Lues 3.350 unit.
Sejumlah daerah lain juga mendapatkan alokasi pembangunan, antara lain:
Kabupaten Bireuen: 644 unit
Kabupaten Aceh Tengah: 533 unit
Kabupaten Aceh Timur: 349 unit
Kabupaten Bener Meriah: 183 unit
Kabupaten Pidie: 89 unit
Kabupaten Pidie Jaya: 110 unit
Kota Lhokseumawe: 66 unit
Kabupaten Aceh Tenggara: 40 unit
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memastikan masyarakat terdampak memiliki hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.
Pembangunan Hunian Sementara Terus Berjalan Selain hunian tetap, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum juga telah membangun hunian sementara (huntara) di berbagai wilayah terdampak.
Total hunian sementara yang telah dibangun mencapai 1.218 unit, dengan rincian:
Aceh Tamiang: 240 unit
Bener Meriah: 228 unit
Aceh Utara: 522 unit
Pidie Jaya: 168 unit
Kota Subulussalam: 60 unit
Saat ini, terdapat 84 unit yang masih dalam tahap pembangunan, seluruhnya berada di Kabupaten Aceh Tamiang.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan tambahan sebanyak 386 unit, yang tersebar di: Aceh Tamiang (Desa Rimba Sawang, Kebun Medang Ara, dan Mekar Jaya): masing-masing 108 unit.
Proses pembangunan dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah serta hasil koordinasi antara satuan kerja dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dengan berbagai program yang berjalan, Ruslan berharap pembangunan infrastruktur dan perumahan di Aceh dapat terus dipercepat, sehingga pemulihan pascabencana tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lapangan. (**)
