Oleh Muhammad Ramadhanur Halim, S.H.I.
Pendidikan Aceh sejak 2025 hingga kini masih bergulat dengan kenyataan pahit: mutu akademik yang rendah, ketimpangan akses dan birokrasi yang belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan zaman. Data terbaru menunjukkan Aceh berada di peringkat bawah nasional dalam tes kemampuan akademik pada katagori nilai matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masih jauh tertinggal.
Gambaran tersebut bukanlah hanya hitungan angka, melainkan gambaran masih rapuhnya landasan pondasi masa depan para pelajar sebagai generasi muda Aceh masa depan.
Di pedalaman Aceh, anak-anak masih belajar di ruang-ruang kelas yang sempit dengan fasilitas seadanya dan guru yang terbatas. Ketimpangan ini memperlebar jurang antara kota dan desa, seakan-akan menunjukkan bahwa, "kualitas pendidikan masih menjadi hak istimewa, bukan hak universal."
Sementara itu, pergantian pejabat di Dinas Pendidikan sering menimbulkan ketidakpastian kebijakan, membuat arah pembangunan pendidikan terasa seperti kapal yang kehilangan arahnya.
Namun, di balik krisis ini ada secercah harapan yang datang, yaitu Jumlah siswa Aceh yang lolos ke perguruan tinggi negeri meningkat, bahkan ke fakultas kedokteran dan kampus ternama. Pendidikan dayah juga terus diperkuat sebagai identitas budaya dan spiritual Aceh. Ini membuktikan bahwa potensi anak-anak Aceh tidak pernah hilang, hanya butuh ruang dan dukungan untuk berkembang.
Solusi yang Perlu Didorong agar tidak sia-sia potensi yang dimiliki, harus adanya:
1. Reformasi kualitas guru: Pelatihan berkelanjutan, kurikulum adaptif dan insentif bagi guru di daerah terpencil.
2. Pemerataan akses: Pembangunan infrastruktur sekolah, distribusi tenaga pengajar dan program beasiswa untuk anak pedalaman.
3. Digitalisasi pendidikan: Internet desa, literasi digital dan pemanfaatan teknologi untuk memperkecil terjadinya kesenjangan.
4. Manajemen birokrasi yang transparan: Kebijakan pendidikan harus konsisten, berbasis data dan bebas dari kepentingan politik sesaat.
Pesan untuk Masyarakat Aceh
Mutu pendidikan bukan hanya menjadi urusan pemerintah semata, tetapi tanggung jawab secara bersama-sama. Masyarakat Aceh harus kritis terhadap layanan pendidikan: menuntut transparansi, mengawasi kebijakan dan mendukung gerakan literasi di tingkat lokal.
Dengan kesadaran kolektif tersebut pendidikan di Aceh bisa bangkit dari keterpurukan menuju masa depan yang lebih cerah.
Editor: Fazli
