BIREUEN | Narasinasional.com — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), mengimbau para kepala daerah, khususnya Bupati di Aceh, untuk lebih proaktif menjemput berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat dan provinsi.
HRD menegaskan, Bupati Bireuen diharapkan tidak terjebak dalam kegiatan seremonial seperti peresmian rumah dhuafa yang dibangun dengan dana desa atau acara potong pita lainnya.
"Agenda sosial seperti pembangunan rumah dhuafa memang baik, tetapi jangan sampai menjadi fokus utama yang bersifat seremonial saja. Kepala daerah harus berpikir lebih luas dan bergerak cepat untuk membawa program pembangunan skala besar dari pusat maupun provinsi," ujar HRD saat membuka Pendidikan Kader Penggerak Bangsa (PKPB) di Meuligoe Residen Cot Gapu, Bireuen, Sabtu (1/11/2025).
Menurut HRD, di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas dan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat, kepala daerah dituntut lebih progresif dalam menjemput program strategis dari APBN dan APBA Aceh.
Ia menegaskan, keterbatasan fiskal bukan alasan untuk pasif, melainkan tantangan bagi pemerintah daerah agar lebih inovatif dan aktif menjalin jejaring kerja lintas kementerian serta pemerintah provinsi.
"Banyak program APBN yang bisa masuk ke Bireuen kalau kepala daerah mau menyiapkan proposal, DED (Detail Engineering Design), dan melakukan komunikasi aktif dengan pemerintah pusat. Jangan hanya menunggu, tapi harus menjemput," tegasnya.
HRD juga mencontohkan sejumlah kabupaten lain di Aceh yang sukses mendapatkan dukungan besar dari dana APBN karena kepala daerahnya aktif melakukan koordinasi dan lobi lintas lembaga.
Ia menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak bisa hanya mengandalkan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten). Diperlukan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antar-level pemerintahan dan menggali sumber pendanaan alternatif.
"Keterbatasan fiskal daerah itu nyata, sehingga Bupati dan jajarannya wajib mencari alternatif pembiayaan, baik melalui dana alokasi khusus, pinjaman daerah, maupun kemitraan dengan pihak swasta yang sehat dan transparan," tambah mantan Bupati Bireuen periode 2012–2017 itu.
HRD menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan hasil nyata, bukan sekadar acara seremonial.
"Kepemimpinan sejati terlihat dari kemampuan membawa manfaat besar bagi rakyat melalui kerja konkret dan kebijakan progresif," pungkasnya. (*)
