BIREUEN | Narasinasional.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), menegaskan bahwa Kabupaten Bireuen bukan milik pribadi, kelompok, ataupun golongan tertentu. Ia menekankan, Bireuen adalah milik bersama yang harus dibangun secara kolektif dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab.
“Bireuen ini milik kita semua. Siapa saja yang memiliki niat baik dan peduli, berhak ikut serta dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat,” ujar HRD dalam kegiatan coffee morning bersama wartawan di kediamannya, Komplek Maligoe Residen, Cot Gapu, Bireuen, Minggu (19/10/2025).
Menurut HRD, pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud jika dilandasi kejujuran, integritas, dan kolaborasi antarpihak.
“Pembangunan yang sehat lahir dari niat yang bersih. Jangan biarkan kepentingan pribadi menghalangi kemajuan bersama,” tegasnya.
Politisi asal Bireuen itu juga mendorong insan pers agar lebih aktif mengawal isu-isu strategis pembangunan daerah. Ia menyarankan agar wartawan melakukan audiensi langsung dengan Bupati maupun dinas terkait untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih terbengkalai.
Selain itu, HRD mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen perencanaan teknis, seperti Detail Engineering Design (DED), sebagai syarat utama agar usulan pembangunan bisa difasilitasi melalui dana APBN.
“Jika usulan tidak dilengkapi dengan DED, sangat disayangkan pembangunan itu tidak bisa dilaksanakan, karena itu merupakan syarat utama,” jelasnya.
Lebih lanjut, HRD mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan musyawarah dan menyingkirkan ego sektoral demi kemajuan Bireuen yang adil dan merata.
“Ketika kepentingan rakyat diutamakan, pembangunan akan menemukan jalannya. Mari bersatu, karena masa depan Bireuen adalah tanggung jawab kita semua,” ungkap HRD.
Sebagai wujud kepeduliannya terhadap daerah asal, HRD menyampaikan telah memperjuangkan berbagai program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bireuen. Beberapa di antaranya mencakup pembangunan jalan, jembatan, irigasi, tanggul penahan abrasi, serta program infrastruktur lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Ia juga menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan yang bebas dari kepentingan politik dan kelompok tertentu.
“Kebijakan pembangunan harus berpihak pada rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Hanya dengan cara itu, Bireuen bisa maju secara berkeadilan,” tutup HRD. (Faz)
